Upah 200 Ribu Buruh DIY di Bawah Angka Hidup Layak

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 25 Oct 2017 13:35 WIB
standar hidup layakburuh
Upah 200 Ribu Buruh DIY di Bawah Angka Hidup Layak
Ketua KSPSI DIY Kirnadi (kiri) dan juru bicara KSPSI DIY Irsad Ade Irawan (tengah). Foto: MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Survei kebutuhan hidup layak (KHL) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan 200 ribu buruh diupah tak layak. Serikat buruh berharap hasil survei ini jadi pertimbangan penetapan upah di Yogyakarta pada 2018.

"Hasil survei KHL ini hendaknya dijadikan pembandingan acuan bagi Gubernur DIY untuk menetapkan upah buruh," kata Ketua KSPSI DIY Kirnadi di Kantor KSPSI DIY Jalan Bintaran Wetan Nomor 11, Kota Yogyakarta pada Rabu, 25 Oktober 2017.

Survei KHL dilakukan di empat kabupaten dan satu kota madya di DIY. Hasil survei KHL buruh DIY itu menunjukkan upah layak buruh Sleman sebesar Rp2.697.336, Kota Yogyakarta (Rp2.679.240), Bantul (Rp2.532.463), Kulon Progo (Rp2.243.163), dan Gunungkidul (Rp2.041.061).

Kirnadi mengatakan hasik survei itu sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil survei yang selama ini dipakai pemerintah DIY keliru, sehingga upah minimal berkisar di angka Rp1,5 juta membuat buruh hidup tak layak.

"Upah minimum itu seharusnya untuk buruh dan keluarga, bukan hanya buruh yg bekerja," kata dia.

Juru bicara KSPSI DIY Irsad Ade Irawan berharap pemerintah tak menjadikan acuan PP 78 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan upah buruh. Mengingat, angka kemiskinan dan ketimpangan di DIY terbilang tinggi.

Angka rasio gini di DIY berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BOS) pada angka 0,432, tertinggi di Indonesia. "Pemerintah DIY perlu merealisasikan program untuk menyejahterakan rakyat. Harga tanah saat ini sangat mahal, tapi upah rendah. Jika upah tak layak buruh akan jadi tuna wisma," kata dia.

Para buruh menyiapkan aksi protes jika hasil survei KHL tak digunakan dalam pengambilan kebijakan. "Jika tak dipakai dan upah tak layak, kami akan menggugat penetapan upah," ungkapnya.

Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Darmawan mengatakan, penetapan upah akan dirapatkan Kamis ini, 26 Oktober 2017. Pemerintah tetap mengacu ke PP 78 2015 dalam penetapan upah buruh.

"Untuk itu KHL tidak bisa dipakai. Ini karena (KHL) sudah terkandung di dalam UMK yang sudah berjalan," ungkapnya.

Menurutnya, survei yang buruh lakukan tak bisa dipakai karena tak melibatkan pihak lain, pemerintah dan asosiasi pengusaha. Meburut dia, pembahasan penetapan upah juga melibatkan perwakilan buruh.

 
(SUR)