47.642 Rumah di Tegal Belum Memiliki Jamban

Kuntoro Tayubi    •    Sabtu, 25 Nov 2017 12:59 WIB
lingkungankesehatan
47.642 Rumah di Tegal Belum Memiliki Jamban
Wakil Bupati Tegal Umi Azizah saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Pendapa Amangkurat, Pemkab Tegal -- MTVN/Kuntoro Tayubi

Tegal: Sebanyak 47.642 rumah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, belum memiliki jamban. Jumlah itu tersebar di 18 kecamatan.

"Kita masih memiliki PR (pekerjaan rumah) untuk menuntaskan 47.642 rumah tangga miskin yang belum memiliki akses jamban sehat," kata Wakil Bupati Tegal Umi Azizah saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Pendapa Amangkurat, Pemkab Tegal, Jumat, 24 November 2017.

Umi mengatakan bakal menuntaskan pembangunan jamban pada 2019. Pembangunan jamban akan dialokasikan melalui PDPM senilai Rp21,075 miliar.

Menurut Umi, dana yang disiapkan tersebut untuk pembangunan 11.200 unit jamban keluarga sehat. Seluruh kepala desa yang belum mencairkan dana bantuan pembangunan jamban keluarga sehat dari PDPM diminta segera mengajukan pencairan.

Hingga 21 November 2017, masih ada 55 desa belum mengajukan pencairan dengan total anggaran mengendap sebesar Rp5,06 miliar. Sedangkan, 226 desa atau 80,4 persen sudah mencairkan dana pembangunan senilai Rp16,015 miliar‎.

"Kepada 55 desa ini saya mengingatkan bahwa dana tersebut sangat dinanti manfaatnya oleh publik, terutama mereka warga miskin yang ingin menikmati punya jamban keluarga sehat," ujarnya.

Desa yang belum mencairkan dana PDPM, yakni enam desa di Kecamatan Adiwerna, enam desa di Kecamatan Bumijawa, lima desa di Kecamatan Kedungbanteng, sembilan desa di Kecamatan Pangkah, empat desa di Kecamatan Slawi, tiga desa di Kecamatan Suradadi, sembilan desa di Kecamatan Talang, 13 desa di Kecamatan Tarub, dan sembilan desa di Kecamatan Warureja.

Jika tidak ditindaklanjuti, lanjut Umi, hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri terkait penilaian kinerja kepala desa. Ia meminta agar kades melaksanakan pekerjaan tepat waktu, tepat jumlah, tepat fungsi, dan tepat mutu.

"Jika menunda pelaksanaan PDPM, itu sama saja menunda pembangunan, dan menunda rejeki masyarakat yang sudah berharap bisa bekerja di desanya sendiri," tandasnya.


(NIN)