Keluhan Guru Honorer

Tak Bisa Daftar CPNS, Gaji Telat

Budi Arista Romadhoni    •    Rabu, 19 Sep 2018 17:18 WIB
gurutenaga honorer
<i>Tak Bisa Daftar CPNS, Gaji Telat</i>
Guru tengah mengajar anak didiknya, di Kendal, Rabu 19 September 2018. Medcom.id/Budi Arista Romadhoni

Kendal: Tidak semua guru honorer menyambut rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Jawa Tengah dengan antusiasme tinggi. Misalnya Wulan, guru honorer di salah satu sekolah negeri Kendal, yang merasa kecewa kepada pemerintah soal syarat umur dipatok maksimal 35 tahun.

"Sudah lewat setahun, saya sudah umur 36 sekarang, saya sduah mengabdi 12 tahun mengajar disini, Kalau sedikit kecewa iya lumayan," katanya kepada Medcom.id di Kendal, Rabu, 19 September 2018.

Peraturan rekrutmen CPNS saat ini sedikit berbeda. Pemerintah tidak memberi kesempatan kepada guru honorer yang umurnya sudah melewati batas maksimal
 
"Tapi yang dulu saya pernah waktu umur masih bisa, dan ada aturan bila sudah lebih dari 35 tahun bisa mendaftar dengan menunjukan surat bukti pengabdian, ada temen-temen pengabdian lebih dari saya juga banyak, kan kasihan ya," ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama untuk menjadi ASN.

Gaji menunggak

Wulan mengaku, sering terjadi keterlambatan pembayaran honor meski anggaran gaji guru tingkat SMK dan SMA sudah ditanggung pemerintah provinsi. Ini membuat nasib guru honorer masih miris.

"Ini yang turun baru bulan Agustus. September ini belum cair, telat satu bulan. Ini banyak yang ngomong juga pemerintah itu niat enggak sih bayar guru," tandasnya.

Kegiatan belajar mengajar saat ini tetap jalan terus. Biaya transportasi dan makan harus terus dicukupi.

"Sudah beberapa kali terjadi keterlambatan pembayaran gaji, selalu terlambat satu bulan. Dulu kalau yang gaji sekolah, langsung setiap tanggal 15 gajian," ucapnya.

Perlu diketahui, ketersediaan guru tingkat SMK dan SMA di Jawa Tengah saat ini hanya 25.912 guru. Sehingga masih kurang 10.722 guru. Kemudian pemerintah melalui dinas Pendidikan merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) dan dibayar sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari APBD Provinsi yaitu sebanyak 8.620 GTT.

 


(SUR)