Pendataan Aset PT KAI Mendapat Penolakan Warga

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 14 Aug 2017 13:18 WIB
pt kaiyogyakarta
Pendataan Aset PT KAI Mendapat Penolakan Warga
Aksi blokir jalan menolak pendataan aset PT KAI. (MTVN-Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Warga Pengok, Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta menolak rencana pendataan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi VI Yogyakarta. Warga mengaku resah dengan adanya rencana tersebut dan melakukan aksi blokir akses masuk jalan kampung. 

Ketua RT 41, RW 11 Kampung Pengok, Miftahul Anam, mengatakan, warga tak mendapat sosialisasi mengenai rencana pendataan itu. Namun, secara tiba-tiba PT KAI Daop VI mengirimkan surat rencana pendataan pada Jumat, 11 Agustus 2017. Dalam surat itu, berisi kegiatan pendataan dilakukan pada Senin, 14 Agutustus 2017 hingga beberapa waktu ke depan. 

"Hingga detik ini kami tak pernah dapat sosialisasi apa maksud pendataan itu," ujar Miftahul di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, siang ini.

Menurutnya, pendataan yang hendak dilakukan PT KAI itu meliputi sekitar 200 KK di RT 38-41 RW 11. Miftahul mengatakan permohonan penjelasan tak mendapat jawaban pasti dari PT KAI. Karenanya, warga menggelar pertemuan dan menyepakati menolak pendataan. 

Pengurus Serikat Penghuni Rumah Negara Eks Kereta Api, Santoso, 42, mengatakan upaya pendataan aset PT KAI tersebut mencakup tak hanya wilayah RW 11 Pengok. Namun, kata dia, pendataan itu melingkupi lima RW di Pengok dan satu RW di wilayah Klitren. 

"Banyak warga yang terdampak dari rencana pendataan itu. Satu RW itu berisi empat RT. Tiap satu RT berisi 50 KK," tuturnya. 

Ia menjelaskan, PT KAI sudah tak memiliki hak lagi di lahan di wilayah itu. Menurutnya, pernah ada perjanjian PT KAI dengan Keraton Yogyakarta. Namun, perjanjian itu sudah selesai pada 1971. 

"PT KAI sudah tak memiliki hak di sini. Kalau diminta menunjuk di mana bangunan yang pernah menjadi perumahan (PT KAI) pasti tidak bisa," ungkapnya. 

Ia menyebutkan lahan di wilayah Pengok merupakan bagian dari tanah kesultanan atau Sultan Ground. Menurut dia tanah kesultanan hanya boleh digunakan untuk kegiatan sosial, masyarakat, dan kebudayaan. 

Santoso menyatakan warga sudah pernah mengajukan surat ke PT KAI untuk dialog. Namun surat itu tak pernah mendapat tanggapan. Ia menegaskan warga tidak membenci PT KAI, namun tidak suka dengan cara-cara yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan tanpa adanya dialog. 

"Kami bukan warga liar. Warga asli sini. Kami punya KTP Kota Yogyakarta,. Orang tua warga di sini dulunya memang pernah menjadi pegawai PT KAI," katanya. 

Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto meminta PT KAI membuka komunikasi dengan warga. Kendati tanah berstatus tanah kesultanan, musyawarah harus diutamakan. "Warga sudah berpuluh tahun tinggal di sana, mereka juga anak cucu pegawai PT KAI," kata dia. 

Fokki mengaku memperoleh informasi bahwa lahan di wilayah RW 11 Pengok bakal dijadikan Depo Lokomotif dan Mess Masinis. Di sisi lain, bekas Depo dan Mess Masinis di kawasan Bumijo dikabarkan bakal dibangun hotel dan pusat perbelanjaan. "Bagaimana bisa negara memihak pemodal dan mengorbankan rakyat, dewan akan kawal persoalan ini," kata dia.


(SAN)