Pemda DIY Akan Usulkan Perubahan Rumus UMK

Patricia Vicka    •    Kamis, 26 Oct 2017 19:05 WIB
umpyogyakarta
Pemda DIY Akan Usulkan Perubahan Rumus UMK
Kepala Disnakertrans DIY, Andung Priha di usai rapat UMP dan UMK 2018. Foto: MTVN/Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengajukan perubahan formula Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada Pemerintah pusat. Perumusan sebaiknya turut melibatkan pemerintah daerah, sebab besaran inflansi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah berbeda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi mengatakan penentuan rumusan UMK tidak bisa dipukul rata di seluruh daerah. Sebaliknya, disesuaikan dengan keadaan di daerah.

Misalnya, besaran biaya hidup di daerah, survei tingkat inflansi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami mau coba kasih masukan. Supaya daerah (Pemda) diberi kesempatan menentukan sendiri. Minimal 20 persen dari perumusan formulanya ditentukan Pemda," ujar Andung seusai rapat penentuan UMK di Kantor Kepatihan, Jalan malioboro Yogyakarta, Kamis 25 Oktober 2017.

Namun usulan ini tidak akan diajukan Dalam waktu dekat. Pemda DIY akan mengajukannya saat kegiatan evaluasi bersama perumusan UMK di tahun 2020.

(Baca: Sah, Upah Minimum di DIY Naik 8,71 Persen)

Keinginan berpartisipasi menentukan UMK turut diutarakan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Perkembangan ekonomi dan inflansi di Kulon Progo diprediksi akan meningkat tajam seiring kehadiran bandara baru.

Jika memakai formula UMK saat ini, gaji karyawan bakal tetap rendah dan tak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Ia khawatir hal ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Supaya objektif dan ilmiah, PP (soal upah) itu sebaiknya diberi muatan lokal misalnya dari segi inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ga berubah ya sulit,"pungkas Hasto.

UMP DIY 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.454.154.  UMK 2018 adalah sebagai berikut :
1. Kota Yogyakarta Rp1.709.150
2. Kabupaten Sleman Rp1574.550.
3. Kabupaten Bantul Rp1.527.150.
4. Kabupaten Kulon Progo Rp1.493.250.
5. Kabupaten Gunungkidul Rp1.454.200


 


(SUR)