Banyak Keluarga Kaya Mengaku Miskin

Mustholih    •    Selasa, 18 Jul 2017 17:13 WIB
pendidikan
Banyak Keluarga Kaya Mengaku Miskin
Demonstrasi menolak 'keluarga miskin palsu' di Solo, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim berhasil menjalankan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 20017/2018. Sistem penerimaan yang diselenggarakan secara daring itu diklaim berjalan lancar tanpa menemukan hambatan berarti.

"PPDB secara makro berjalan lancar. Sistem dari awal sampai akhir tidak pernah ada gangguan. Tidak ada ngadat, hang, semua berjalan lancar," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo, saat dihubungi Metrotvnews.com, di Semarang, Senin, 18 Juli 2017.

Baca: Orangtua Siswa: Pergub Jateng Bikin Warga Berlomba Miskinkan Diri

Meski begitu, tetap ada yang perlu dibenahi. Menurut Gatot, saat menyelenggarakan PPDB online, banyak SMA dan SMK di empat kota di Jateng gagal menjaring siswa sesuai daya tampung yang ditargetkan. Yakni, Salatiga, Magelang, Pekalongan, dan Tegal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setiap kelas untuk SMA harus memiliki daya tampung minimal 20 siswa dan maksimal 36 siswa.

Sedangkan untuk SMK, setiap kelas harus memiliki daya tampung minimal 15 siswa dan maksimal 36 siswa. "Misalkan SMA 5 Magelang, daya tampung dari sembilan kelas masing-masing 32 siswa. Tapi, ternyata satu hanya 24-25 siswa. Tapi itu enggak masalah, karena bukan berarti kurang. Sudah memenuhi syarat," tegas Gatot.

Gatot memperkirakan sistem zonasi menjadi penyebab kegagalan empat kota tersebut mencapai target. Menurut Gatot, sistem tersebut berjalan efektif di kabupaten atau kota lain di Jateng, namun tidak bagi Kota Salatiga, Magelang, Tegal, dan Pekalongan.

"Daerah lain enggak masalah karena SMP-nya banyak. Kalau 4 kota tadi dulu didukung kabupaten sekitar. Misalnya, kabupaten Magelang untuk Kota Magelang," beber Gatot.

Dinas Pendidikan Jateng akan mengusulkan ke Kemendikbud terkait perbaikan sistem zonasi untuk Kota Salatiga, Magelang, Pekalongan, dan Tegal.

"Kota-kota kecil itu kita naikkan 20-30 persen bagi calon peserta didik dari luar rayon kabupaten atau kota dalam provinsi dan luar provinsi. Evaluasi itu akan kita usulkan kepada Mendikbud," tegas Gatot.

Selain masalah zonasi, masalah lain yang perlu diperbaiki pada PPDB online tahun depan yakni soal surat keterangan tidak mampu (SKTM). Gatot mengatakan pada seleksi siswa baru kemarin, Jateng menemukan ratusan calon siswa SMA dan SMK yang mengaku miskin. 

"Faktanya banyak orang-orang kaya yang cari SKTM. Ini enggak benar," ungkap Gatot.


(SAN)