Sesuai UU, Polda Jateng Larang Aksi #SaveRohingya di Borobudur

Mustholih    •    Senin, 04 Sep 2017 18:06 WIB
rohingya
Sesuai UU, Polda Jateng Larang Aksi #SaveRohingya di Borobudur
Massa melakukan aksi di depan Kedubes Myanmar. Meminta Indonesia menerima pengungsi Rohingya dan melakukan langkah diplomatik. MI/RAMDANI.

Metrotvnews.com, Semarang: Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan tidak memberi izin atas rencana aksi bertajuk #SaveRohingya di Candi Borobudur, Magelang. Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Condro Kirono menuturkan, menggelar aksi di tempat ibadah dilarang Undang-undang.

"Apalagi Candi Borobudur bukan saja tempat ritual agama Budha, tapi menjadi aset nasional. Bahkan jadi cagar budaya dunia. Polisi tidak akan menerbitkan surat pemberitahuan di sana," kata Condro di Mapolda Jateng, Semarang, Senin, 4 September 2017.

Menurut Condro, dari segi ekonomi, menggelar demonstrasi di Candi Borobudur bakal merugikan masyarakat sekitar. Sehingga menggelar aksi solidaritas terhadap warga Rohingya di Borobudur bakal kontra-produktif.

"Candi Borobudur merupakan obyek wisata yang bisa berikan kontribusi dan kesejahtareaan di Magelang. Ada komunitas andong, cindera mata, semua mengais rezeki," tegas Condro.

Di samping itu, Condro menilai aksi #SaveRohignya tidak memberi dampak signifikan bagi Pemerintah Myanmar. Menurut dia, aksi bisa dilakukan di masing-masing kota dengan penggalangan dana. "Bisa bantuan untuk korban pelanggaran kemanusiaan Rohingnya," ujarnya.

Rencananya, aksi #SaveRohingya diselenggarakan pada Jumat, 8 September 2017. Aksi tersebut diklaim bakal diikuti 200 organisasi massa. Aksi dimulai dengan salat berjemaah di masjid dekat Borobudur. Massa bakal longmarch dan mengenakan pakaian bernuansa putih.


(ALB)