Eks Gafatar Bentuk Komunitas dan Tuntut Pemerintah

Pythag Kurniati    •    Senin, 17 Oct 2016 15:38 WIB
gafatar
Eks Gafatar Bentuk Komunitas dan Tuntut Pemerintah
Adi (tengah) bersama kuasa hukum FKKP2M saat menggelar jumpa pers di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (17/10/2016). (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar yang berkoloni di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat membentuk komunitas. Mereka mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Korban Pengusiran Petani Mandiri (FKKP2M).

Mereka juga menuntut pemerintah merealisasikan beberapa hal yang dijanjikan saat angkat kaki dari Mempawah. Beberapa di antaranya mengenai penghapusan stigma negatif, pengembalian aset, dan penghapusan diskriminasi.

Baca: Mengenal Gafatar, Organisasi yang Dilarang Pemerintah
 
Salah seorang perwakilan FKKP2M yang merupakan warga Klaten, Jawa Tengah, Dwi Adianto menceritakan ketika dipulangkan dirinya meninggalkan sebidang tanah, bangunan, dan kendaraan di Mempawah. Saat dipulangkan pada Januari lalu, dia hanya membawa tas dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

“Maret saya kembali ke sana mengurus pengembalian aset,” ujar Adi saat menggelar jumpa pers di Kota Solo, Senin (17/10/2016).
 
Saat itu, lanjutnya, atas rekomendasi Kesbangpol Provinsi Kalbar ia diminta membuat surat kuasa pengambilan aset. Dia mengaku sudah memenuhi permintaan itu. Tapi belum dapat respons. 

Padahal, kata Adi, saat dipulangkan, pemerintah berjanji akan mengganti kerugian lahan dan harta benda yang ditinggalkan.



Anggota FKKP2M lainnya, Tika Desi Tama Putri mengungkapkan sempat mendapat diskriminasi saat mengurus administrasi. Saat itu dirinya hendak mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi.
 
“Saya pada saat itu belum punya e-KTP, saat saya meminta surat pengantar dari RT, dia mengatakan mau memberikan itu asal saya membuat surat pernyataan tertulis bahwa saya tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Gafatar,” urai Tika.
 
Setelah menuruti prosedur membuat surat tertulis, ternyata ketua RT menambahkan keterangan berupa tulisan ‘Eks Gafatar’ pada lembaran surat. Tika merasa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penempelan stigma pada dirinya.
 
“Saya tidak meneruskan proses. Namun pada September saya langsung ke pemerintah kota untuk membuat e-KTP tanpa surat pengantar dan saya bisa mendapatkan KTP,” ungkap dia.
 
Adi dan Tika kompak bilang masih banyak rekan-rekannya yang mengalami hal serupa. (Baca: Kembali Berulah, `Nabi` Gafatar Ditahan)

Kuasa Hukum FKKP2M, Badrus Zaman mengatakan eks Gafatar yang tersebar di Kota Solo dan sekitarnya berjumlah kurang lebih 800 orang.
 
“Dalam waktu dekat kami akan mengupayakan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, bupati dan wali kota di Solo dan sekitarnya. Kami akan sampaikan poin-poin permintaan seperti kemudahan pengembalian aset dan penghapusan diskriminasi,” tutup Badrus.


(SAN)