Pelantikan Bupati Klaten Definitif Tunggu Putusan Inkrah

Pythag Kurniati    •    Jumat, 22 Sep 2017 18:58 WIB
korupsi
Pelantikan Bupati Klaten Definitif Tunggu Putusan Inkrah
Mendagri Tjahjo Kumolo di Klaten, Jawa Tengah, Jumat 22 September 2017. Foto: MTVN/Pythag Kurniati

Metrotvnews.com, Klaten: Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini divonis 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp900 juta subsider kurungan 9 bulan. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum akan mengukuhkan Plt Bupati Sri Mulyani menggantikan Sri yang dijerat kasus suap dan gratifikasi.

“Kita menunggu apakah Ibu Bupati (Sri Hartini) mau banding atau tidak, menunggu inkrahnya. Apapun harus asas praduga tak bersalah,” ungkap Tjahjo, Jumat 22 September 2017.

Setelah putusan hukum Sri inkrah, Mendagri akan segera mendefinitifkan Sri Mulyani. Proses pengukuhan Bupati pun tidak akan memakan waktu lama. “Saya seminggu cukup. Cukup dengan SK Mendagri,” kata dia.

Pengangkatan Sri Mulyani sebagi bupati definitif penting dilakukan untuk efesiensi tata kelola pemerintahan. Sebab banyak keterbatasan kewenangan bila Sri Mulyani tidak segera dilantik. Termasuk penggunaan anggaran, pengambilan kebijakan di daerah dan lain sebagainya.

“Kalau Plt kan dia masih harus lapor ke Bupati (nonaktif) untuk kebijakan-kebijakan yang strategis,” kata dia.

Ia pun meminta segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Klaten mengambil pelajaran dari kasus  ini. ASN seharusnya memberi pelayanan maksimal pada masyarakat tanpa tersandung korupsi.




(SUR)