PP Muhammadiyah Desak Presiden Perkuat Kebijakan Full Day School

Pythag Kurniati    •    Selasa, 20 Jun 2017 05:55 WIB
sekolah sehari penuh
PP Muhammadiyah Desak Presiden Perkuat Kebijakan <i>Full Day School</i>
Suasana salah satu kelas di Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 1 Jakarta. MI/Arya Manggala.

Metrotvnews.com, Sukoharjo: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo memperkuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden memberikan perlindungan kepada kebijakan yang dibuat Mendikbud Muhadjir Effendy itu.

"Kami meminta presiden untuk mendukung, memperkuat dan memberikan perlindungan terhadap kebijakan yang dibuat Mendikbud," ungkap Haedar, Senin, 19 Juni 2017.

Haedar menilai, Permendikbud 23 tahun 2017 merupakan implementasi penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter tak hanya sekadar jargon, namun harus diwujudkan dalam sebuah sistem belajar mengajar.

"Konkretnya Permen 23 Tahun 2017 itu, membawa konsekuensi lewat pendidikan intrakulikuler, ekstrakulikuler, postkulikuler dan lima hari sekolah," terang Haedar.

Toh, Muhadjir memiliki latar belakang sebagai pendidik. Haedar yakin, Muhadjir paham seluk beluk pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Latar belakang dan pemahaman itu diyakini menjadi alasan Muhadjir menerbitkan kebijakan Full Day School itu.

"Mendikbud telah berada di jalur yang tepat, benar dan telah menjabarkan kebijakan presiden mengenai pendidikan karakter," jelasnya.

Tak Cemaskan Nasib Madrasah Diniyah

Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan agama informal dan nonformal, termasuk madrasah diniyah dan pondok pesantren. Haedar mengaku, tak khawatir dengan nasib lembaga pendidikan agama informal dan nonformal itu.

"Karena diluar sekolah dan dalam delapan jam ada pendidikan agama, bahkan itu bisa integrasi?," tuturnya.

Sedangkan suara penolakan terhadap libur Sabtu dan Minggu dinilai sebagai ketidakpercayaan terhadap institusi keluarga. Padahal menurut Haedar, kewajiban utama mendidik ada pada keluarga.

"Justru saat libur Sabtu dan Ahad anak akan kembali ke rengkuhan orang tua. Di sini sebenarnya kita bisa memperkaya pendidikan keluarga," kata dia.

Lebih-lebih kebijakan lima hari sekolah juga bakal diterapkan secara bertahap. "Pelaksanaannya bertahap sesuai kondisi dan aspek-aspek lainnya," imbuhnya.

Haedar mengatakan, sebuah kebijakan pasti diiringi berbagai tanggapan, positif maupun negatif. Tanggapan ini sebaiknya tak meminggirkan hal penting dalam kebijakan tersebut.

"Yang terpenting yakni menguatkan karakter, meningkatkan kualitas bangsa dengan iman takwa dan iptek," kata Haedar.

PP Muhammadiyah sangsi dengan kabar pembatalan kebijakan FDS. Bahkan, Haedar yakin, wacana penerbitan peraturan presiden dinilai untuk memperkuat kedudukan kebijakan ini.

"Jadi bukan untuk mengaburkan apalagi memperlemah," tegas Haedar.


(DRI)