Selangkah Lagi, Keraton Solo Dikelola Pemerintah

Pythag Kurniati    •    Kamis, 24 Aug 2017 20:59 WIB
keraton
Selangkah Lagi, Keraton Solo Dikelola Pemerintah
Mendagri Tjahjo Kumolo di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis, 24 Agustus 2017. (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Keraton Kasunanan Surakarta dan pemerintah menyepakati pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT). Institusi ini akan mengelola Keraton Kasunanan Surakarta di Kota Solo, Jawa Tengah.

Kesepakatan tersebut mengemuka pada pertemuan kedua antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan pihak Keraton di Sasana Andrawina. "Akhirnya menghasilkan kesepakatan," ungkap Tjahjo saat ditemui di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.

Selanjutnya, kata Mendagri, dua pekan mendatang akan digelar penandatanganan surat kuasa pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dari PB XIII pada pemerintah. "Tepatnya 7 September 2017," kata dia.

Baca: Mendagri Minta Keraton Solo Bisa Kerja Sama Renovasi Aset

Selain penandatangan, pada tanggal tersebut Keraton Kasunanan akan memperjelas aset-asetnya. "Mana yang boleh dipugar dulu, mana yang bisa dijadikan objek wisata, mana yang tidak boleh, diperjelas," urai Tjahjo.

Menurutnya, langkah pembentukan UPT menjadi bagian dari pertanggungjawaban terhadap anggaran pemerintah yang dikucurkan bagi Keraton. Tjahjo mengatakan, alasannya karena menyangkut uang negara.

"Nantinya kerabat (Keraton Kasunanan) juga ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan," ujar dia.

Mendagri menegaskan gagasan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dalam tanggung jawab mengelola cagar budaya. "Pemerintah sifatnya hanya memfasilitasi. Sehingga Keraton Kasunanan Surakarta sebagai objek wisata internasional bisa diwujudkan," pungkasnya.

Sementara, adik PB XIII GKR Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng membenarkan adanya rencana pertemuan dua pekan mendatang. Rencana pertemuan dan penandatanganan surat juga sekaligus memperjelas bagian aset-aset Keraton Kasunanan yang bisa segera dipugar dan dibenahi. 

"Itu sepenuhnya keputusan Sinuhun," kata dia.

Gusti Moeng mengungkapkan pentingnya dibentuk UPT untuk pengelolaan Keraton Kasunanan. "Soal detailnya nanti dibahas, yang penting dibentuk UPT dulu," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan masukan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembenahan bangunan fisik Keraton. Gaji abdi dalem dan semacamnya juga seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.


(SAN)