Tenaga Pendamping Desa di Jepara Bingung Hitungan Pajak

Rhobi Shani    •    Rabu, 26 Jul 2017 16:59 WIB
dana desa
Tenaga Pendamping Desa di Jepara Bingung Hitungan Pajak
Bimbingan teknis perpajakan bagi pendamping desa. (Metrotvnews.com/Rhobi Shani)

Metrotvnews.com, Jepara: Hitungan nilai pajak penggunaan dana desa oleh Inspektorat dan Kantor Pajak acap kali berbeda. Para pendamping desa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pun kebingungan.

Permasalahan itu mengemuka saat bimbingan teknis perpajakan bagi tenaga pendamping desa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Rabu, 26 Juli 2017.
 
Pendamping desa/kecamatan Bangsri, Bahruddin, mencontohkan, bendahara desa wajib menyetorkan pajak penghasilan (PPh21) dari penghasilan tetap perangkat desa. Sementara, menurut hitungan kantor pajak tidak diwajibkan.
 
Senada disampaikan pendamping desa/kecamatan Nalumsari, Edi. Dia bingung soal kategori belanja kena pajak. Yang dia pahami, belanja kena pajak bila dalam satu kuitansi nilainya Rp2 juta. Jika kurang, tidak dikenakan pajak.

Namun, katanya, oleh inspektorat, belanja yang dikenakan pajak berdasarkan akumulasi nilai belanja dari setiap kuitansi.
 
“Kadang kami bingungnya di situ. Terus kami harus berpatokan yang mana,” ungkap Edi.
 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Endaryono menegaskan, sesuai dengan perundang-undangan ketentuan nilai pajak menjadi kewenangan Kantor Pajak. Namun, dia tidak menegaskan aturan mana yang harus diikuti para tenaga pendamping desa tersebut.

Dia hanya mengatakan bakal meningkatkan sinergisitas dengan Inspektorat. “Ke depan kami juga membuka layanan pendampingan bagi teman-teman pendamping desa. Kami sudah siapkan satu akun representatif di setiap kecamatan. Satu AR akan mendampingi lima desa,” ujar Endaryono.
 
Endaryono menambahkan, pihak pemerintah desa kesulitan melakukan perhitungan nilaia pajak dari dana desa maupun alokasi dana desa, apabila kegiatan desa bersifat swakelola. Pasalnya, hitungan nilai pajak masing-masing kegiatan berbeda.


(SAN)