Warga Pati Menangi Gugatan Pembangunan Pabrik Semen

Wandi Yusuf    •    Selasa, 17 Nov 2015 20:21 WIB
sengketa lahan
Warga Pati Menangi Gugatan Pembangunan Pabrik Semen
Sejumlah warga berunjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/11). Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Metrotvnews.com, Semarang: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan permohonan warga penolak pembangunan pabrik PT Indocement di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Putusan itu melegakan ribuan warga terdampak yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki seharian sepanjang 122 kilometer dari Pati menuju Kota Semarang untuk mengawal sidang itu.

Dalam sidang di PTUN Semarang, Selasa petang, majelis hakim memerintahkan membatalkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan. "Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya," kata Hakim Ketua Adi Budi Sulistyo, seperti yang dilansir Antara, Selasa (17/11/2015).

Dalam pertimbangannya, kata hakim, penerbitan izin lingkungan tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati serta asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut dia, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lingkungan tidak mengakomodasi seluruh masyarakat yang nantinya terdampak proyek tersebut. Selain itu, dalam RTRW Kabupaten Pati juga tidak menjelaskan tentang zona pertambangan.

Dalam putusannya, hakim juga menolak seluruh eksepsi tergugat, yakni Bupati Pati dan PT Sahabat Mulia Sakti sebagai anak perusahaan PT Indocement yang menjadi penggagas pembangunan pabrik itu. 

Atas putusan tersebut, PT Sahabat Mulia Sakti akan mengajukan banding. Kuasa hukum PT Sahabat Mulia Sakti Florianus Sangsun menilai hakim tidak cermat dalam memutus perkara ini. Penilaian tersebut ditujukan atas pertimbangan berkaitan dengan partisipasi masyarakat atas penyusunan amdal.

Adanya data 67 persen warga yang menolak pembangunan pabrik semen, lanjut dia, diperoleh dari survei yang tidak mewakili warga di empat desa yang akan terkena tapak proyek tersebut. "Penerbitan izin lingkungan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu kami menyatakan banding," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji kisruh izin pertambangan seperti yang terjadi Pati akan menjadi yang terakhir di Jateng. "Sebelum aturannya diubah, yang berwenang mengeluarkan izin tambang adalah pemerintah kabupaten/kota, tapi setelah UU diganti, izin tambang akan menjadi wewenang provinsi," kata Ganjar, saat dihubungi Metro TV.

Kasus Pati, lanjut dia, adalah izin tambang terakhir yang masih di bawah wewenang pemkab Pati. Sepanjang memenuhi syarat, dia tak mempersoalkannya. Namun, jika ternyata tak sesuai aturan, Ganjar mendukung izin tambang itu tak keluar.

Ke depan, karena izin tambang menjadi wewenang provinsi, Ganjar berjanji akan memperlihatkan semua izin itu ke masyarakat yang berpotensi terdampak. "Saya akan informasikan kalau ada sekian pemohon yang ingin membuat pabrik semen. Apakah masyarakat keberatan atau tidak? Saya ingin membuatnya gampang," kata politisi PDIP ini.

Kisruh pembangunan pabrik semen ini bermula saat dikeluarkannya SK Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tentang izin lingkungan pabrik semen serta penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung pada April lalu. Warga Pati yang berpotensi terdampak menggugat SK itu. Warga menolak SK karena area pabrik semen berada di kawasan karst yang masuk dalam pegunungan Kendeng. Kawasan karst merupakan daerah tangkapan air dan jika dirusak akan memengaruhi lahan pertanian warga.


(UWA)