Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: MI/Adam Dwi
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tindak pidana korupsi di level kepala daerah sangat berkurang sejak diterapkannya E-katalog.
E-katalog LKPP adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan pemerintah, E-Katalog bertujuan untuk mendorong organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa.
"Kalau Anda lihat baik-baik, itu hampir nggak ada kepala daerah yang ditangkap karena OTT karena government procurement," kata Luhut dalam acara Marine Spatial Planning & Service Expo 2023 yang dipantau secara daring, Selasa, 18 September 2023.
Baca juga: Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung di Lamongan Menyangkut Kerugian Negara
Porsi pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang pemerintah
Saat ini porsi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan barang pemerintah sebesar 30 persen. Luhut menginginkan persentase itu ditingkatkan hingga 85 persen. Dengan begitu, akan memberikan
multiplier effect seperti penciptaan lapangan kerja, bertambahnya jumlah UMKM, produk dalam negeri semakin bagus dan bersaing, inovasi berkembang, hingga penekanan angka korupsi di daerah.
"Korupsi pasti akan tertekan. Karena
nggak ada tender tender. Semua dia beli dari E-Katalog," ucap dia.
Semakin banyak dan lengkapnya E-Katalog, Luhut juga bilang, dirinya menginginkan E-Katalog masa depan akan seperti
e-commerce yang mendunia yakni Amazon.
"Itu akan kita digitalkan semua, seperti Amazon. Jadi E-Katalog. Tahun lalu kita sudah bikin 30 persen, tahun ini akan kita bikin menjadi 85 persen atau lebih," sebut dia.
