Polresta Cilacap Bongkar Kasus TPPO, Korban Capai 165 Orang

Polresta Cilacap membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi mencarikan pekerjaan untuk para korbannya. Dalam kasus ini polisi menangkap dua orang pelaku. 

Polisi menangkap dua orang pria berinisial T (43) warga Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dan S (51) warga Desa Babakanjaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Keduanya merekrut warga dan menjanjikan pekerjaan ke luar negeri. Padahal, keduanya tidak memiliki izin resmi menyalurkan pekerjaan tersebut.  

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi menjelaskan pelaku menarik biaya dan memperdaya 165 korban mulai dari Rp5 juta hingga Rp30 juta. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp2,5 miliar, namun setelah mereka membayar dan mendapat pelatihan, para korban tidak kunjung berangkat. 

Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp15 miliar. 

Anggota Polisi yang Tak Serius Tindak Sindikat TPPO Bakal Disanksi

Kapolri Instruksikan Setiap Polda Bentuk Satgas TPPO

Wakabareskrim Pimpin Satgas TPPO Polri

Mahfud MD: Dalam Waktu Setahun 1.900 Jenazah TPPO Kembali ke Indonesia

Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyampaikan bahwa kasus TPPO di Indonesia harus segera dituntaskan. 

Mahfud menerangkan, dalam waktu satu tahun hampir 1.900 kantong jenazah kembali ke Indonesia, karena kasus TPPO.

"Tadi pak Benny Rhamdani melapor ke presiden, pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih," jelas Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud juga mengatakan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT) per Januari-Mei mencapai 55 jenazah yang dipulangkan ke Indonesia. 

"Khusus di NTT saja, sejak Januari hingga Mei sudah mencapai 55 orang." ucap Mahfud MD.

Berantas Perdagangan Orang, Negara Diminta Hadir

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Gerak Cepat Tangani TPPO

Dalam ratas mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023 siang, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengambil langkah cepat guna mencegah dan memberantas TPPO. 

Dalam kesempatan yang sama , Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia yang meninggal akibat TPPO telah mencapai 1.900 orang. 

Sementara itu, pada Rabu 31 Mei 2023 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait penanganan kasus TPPO, serta menegaskan bahwa para pelaku TPPO akan dihukum berat.

Janji Kapolri: Tindak Tegas Pelaku Perdagangan Orang

Kapolri Sebut 5 Juta PMI Ilegal Berpotensi jadi Korban Perdagangan Manusia

Jadi Korban Perdagangan Orang, 1.900 PMI Ilegal Meninggal dalam Setahun

Perintah Presiden ke Kapolri: Tindak Tegas Pembeking Perdagangan Orang

Pemerintah Perkuat Pencegahan Perdagangan Orang dari Hulu hingga Hilir

46 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Bandara Soetta

240 Korban Perdagangan Orang di Filipina Dipulangkan ke Tanah Air

5 Jaksa Pengawas Ditunjuk Kawal Penyidikan 2 Tersangka TPPO Myanmar

Ini Daerah yang Sering Jadi Target Perdagangan Manusia Menurut KemenPPPA

Kemenlu: Ada 2.103 WNI Korban TPPO Online Scam

25 Korban TPPO Myanmar Dipulangkan ke Tanah Air 23 Mei 2023

Korban TPPO Myanmar Dijanjikan Jadi Marketing Bergaji Rp15 Juta

Disnakertrans Jabar Dorong Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dibuat

Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menilai TPPO yang menimpa warga negara Indonesia di Myanmar dan Kamboja sebagai kasus yang unik. Pasalnya, WNI yang menjadi korban merupakan golongan yang berpendidikan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Benny Ramdhani dalam kegiatan sosialisasi BP2MI di Bandung, Jawa Barat pada Jumat,(12/5/2023).

Benny menyebut, yang menjadi faktor utama adanya WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah keinginan cepat bekerja dengan penghasilan yang tinggi, meski mengetahui dirinya berangkat dengan jalur ilegal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat juga menyatakan hal serupa, rata-rata korban yang merupakan anak muda berpendidikan tinggi dan mengerti teknologi informasi. Demi mengentaskan kasus tersebut, Disnakertrans Jawa Barat mendorong pembuatan Perda mengenai perlindungan penyelenggaraan pekerja migran Indonesia.  

Korban TPPO Online Scam Filipina Bertambah Jadi 242 Orang

Penambahan diketahui dari hasil koordinasi dengan Divhubinter melalui Atpol Filipina 

Tipu Daya Perdagangan Manusia

Sebanyak 20 WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar berhasil diselamatkan. Dari hasil gelar perkara kasus ini, polisi menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. 

Mengapa masih banyak WNI yang tergiur bekerja di luar negeri? Apakah ini berarti pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan?

2 Tersangka Kasus TPPO 20 WNI di Myanmar Ditangkap

2 Orang Jadi Tersangka Kasus TPPO 20 WNI di Myanmar

Mahfud MD: Tidak Ada Restorative Justice terhadap Pelaku TPPO

Siapa Urus Bongkar Organ?

Tidak kurang dari 1.714 transplantasi ginjal dilakukan dalam tujuh tahun terakhir. Donor ginjal menjadi celah praktik perdagangan organ di Indonesia. 

Bagaimana pemerintah membendung gempuran pasar organ gelap? 

Presiden Jokowi Usung Isu Pemberantasan TPPO di KTT ASEAN

Jokowi: Masalah Perdagangan Manusia akan Dibahas di KTT ASEAN 2023

Presiden Jokowi mengusulkan salah satu masalah penting yang akan dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo yakni perdagangan manusia. Jokowi mendorong masalah perdagangan manusia agar dibahas di KTT ASEAN karena sebagaian besar korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan warga negara Indonesia.

"Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," kata Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).

Jokowi menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar. Jokowi mengatakan, upaya penyelamatan ini bukanlah sesuatu yang mudah.

"Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya di wilayah konflik," tambah Jokowi.

Indonesia bersama otoritas Filipina dan perwakilan negara asing juga berhasil menyelamatkan 1.048 orang korban TPPO dari 10 negara pada 5 Mei 2023. Sebanyak 143 orang di antaranya merupakan WNI. Jokowi menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas. Karena itu, dia mendorong ada dokumen kerja sama yang disepakati di KTT ASEAN.

"Kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerjasama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," tegas Jokowi.

143 WNI Korban Online Scams di Filipina Diselamatkan

Mahfud MD Serahkan Nama Pelaku Perdagangan Orang di Myanmar ke Bareskrim Polri

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah serius menangani kejahatan yang berupa tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mahfud juga menyoroti WNI korban TPPO yang terjebak dalam situasi sulit di Myanmar. 

Mahfud menyatakan dirinya telah menyerahkan data 20 WNI tersebut kepada Bareskrim Polri. Bahkan, para pelaku, penyalur hingga sindikat TPPO yang berada di satu daerah akan ditangkap dalam waktu dekat. 

"Kita akan menangkap pelaku, penyalur, sindikat ini di satu daerah dan nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada bareskrim, Kabareskrim polri untuk segera dieksekusi, ditangkap," ungkapnya," kata Mahfud, Kamis (4/5/2023). 

Sebanyak 20 warga negara Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang di perbatasan Thailand dan Myanmar.

Para pekerja migran tersebut terjebak dalam jaringan sindikat penipuan melalui website atau aplikasi kripto. Mereka yang meminta dipulangkan justru mendapat ancaman, kekerasan fisik dan disekap oleh pihak pemberi kerja.

Tak hanya itu, mereka juga diminta membayar denda yang jumlahnya tak sedikit, yaitu 75 ribu yuan atau setara dengan Rp160 juta. Selain itu diketahui gaji mereka pun ditahan. Kini, mereka berharap segera dibebaskan dan dipulangkan ke Tanah Air.