Video dan berita apbd Terkini dan Terbaru Hari ini

Proyek Bodong Lampu Pocong

Nasional • 7 days ago

Kota Medan terus maraton menggarap proyek pembangunan, termasuk lanskap jalan kota. Namun belakangan, proyek senilai Rp25,7 miliar dinyatakan gagal total.

Belum tuntas pembangunannya dikerjakan, prosesnya dihentikan oleh Wali Kota Medan pada Mei 2023. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab atas proyek tersebut?

Sederet Kejanggalan Proyek 'Lampu Pocong' di Kota Medan

Nasional • 7 days ago

Proyek penataan lanskap jalan senilai Rp25 miliar memang hanya secuil bila dibandingkan dengan APBD Kota Medan sebesar Rp6,5 triliun pada 2022. Meski begitu toh tetap saja elemen masyarakat setempat mendorong dilakukannya perbaikan fungsi pengawasan, sebab sejengkal pun pembangunan yang dilakukan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat, Ibrahim Puteh mempertanyakan pembangunan lampu pocong yang tidak berurutan. Menurutnya seharusnya Pemkot Medan mendahulukan perbaikan pedestrian. Akibatnya lampu yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh pejalan kaki, kini malah menerangi parit-parit.

"Dengan logika yang benar tempo itu harusnya mengadakan pekerjaan itu untuk perbaikan jalan dulu gitu, pedestrian dulu, baru bicara lampu jalannya gitu. Jadi itu linear dia gitu. Nah tapi pada saat ini begitu pekerjaan lampu pocong dilaksanakan akhirnya secara fungsi juga jadinya kan amburadul. Karena lampu jalan itu berdiri tapi yang diteranginya malah parit-parit gitu." ungkap Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat, Ibrahim Puteh.

Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat juga menyoal pencairan anggaran kontraktor yang sudah mencapai 81% padahal kontrak belum beres

Pengerjaan paket penataan lanskap di 8 ruas jalan Kota Medan yang asal-asalan cukup mengundang tanya publik. Fakta-fakta kejanggalan tersebut juga menjadi catatan khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil 1. Kepala KPPU Kanwil 1 Ridho Pamungkas mengendus dugaan praktik pengaturan pemenang tender.

Berdasarkan data LPSE Kota Medan diketahui PT Biro Teknik Pembangunan memenangkan dua paket sekaligus yaitu paket ruas Jalan Diponegoro dan Putri Hijau. Nilai total proyek yang didapat sebesar Rp7,8 miliar.

Selain Biro Teknik Pembangunan, ada juga CV Asram yang memenangkan dua paket pengerjaan 'lampu pocong' yaitu di ruas Jalan Suprapto dan Jalan Juanda. Total nilai proyek yang dikantongi sebesar Rp4,1 miliar.

Realitas menelusuri perusahaan-perusahaan pemenang tender di proyek penataan lanskap jalan tersebut. Merujuk LPSE Kota Medan alamat PT Triva Mangun Mandiri berada di Jalan Harva Nomor 3 Dusun II A Selambo, Deli Serdang. Namun saat mendatangi lokasi tersebut nyatanya tidak ditemukan PT Triva memenangkan paket ruas Jalan Imam Bonjol senilai Rp4 miliar.

Realitas juga mendatangi alamat PT Biro Teknik Pembangunan yang berada di Jalan Garuda Nomor 48A Kota Medan. Namun juga nihil. Sebab alamat yang tercantum adalah rumah pribadi. Perusahaan ini memenangkan tender 2 paket dengan total nilai Rp7,3 miliar.

Dana Perbaikan Jalan di Sumut Capai Rp2,7 Triliun

Nasional • 21 days ago

Pemprov Sumatra Utara menggelontorkan dana hampir Rp2,7 triliun untuk memperbaiki sejumlah jalan di kabupaten/kota di Sumut.

Sumber pembiayaan fantastis itu berasal dari APBD 2022-2023 Sumatra Utara. Untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana, tim dari Pemprov Sumut melakukan sidak ke lokasi perbaikan.

Salah satu ruas jalan yang disidak berada di Pematang Siantar. Jalan yang rusak merupakan jalur lintas kabupaten yang menghubungkan Kota Pematang Siantar dan Kota Lima Puluh.

Pihak Pemprov menyebut, ada sepanjang 450 kilometer jalan yang saat ini sedang diperbaiki. Jalan itu tersebar di 32 Kabupaten/kota di Sumatra Utara.

Realisasi APBD Provinsi Lampung, 38% untuk Belanja Pegawai

Ekonomi • 1 month ago

Provinis Lampung tengah menjadi sorotan masyarakat usai salah satu warganya Bima Yudho Saputro mengungkap kritikannya lewat konten video TikTok bertajuk 'alasan Lampung tidak maju-maju" menjadi viral di media sosial. Ini gambaran realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung.

Berdasarkan realisasi APBD 2022, belanja Provinsi Lampung mencapai Rp7 triliun. Belanja tersebut dibagi menjadi dua, belanja modal tercatat Rp1,46 triliun dan belanja operasional tercatat Rp4,2 triliun.

Rincian belanja modal yang mencapai Rp1,46 triliun adalah modal tanah sebesar Rp70 juta, gedung dan bangunan Rp282 miliar. Sedangkan modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp975 miliar.

Lalu, rincian belanja operasional yang mencapai Rp4,2 triliun adalah belanja pegawai sebesar Rp2 triliun, barang dan jasa sebesar Rp1,66 triliun, belanja bunga sebesar Rp25 miliar, belanja hibah Rp504 miliar dan bantuan sosial Rp9,4 miliar.

Dari realisasi belanja operasional, yang paling besar adalah realisasi bagi pegawai. Belanja pegawai menghabiskan 37?ri total realisasi belanja daerah Lampung, sekaligus menjadi pengeluaran terbesar dibanding pos belanja lainnya.

Buruknya Infrastruktur di Tengah Prestasi Realisasi APBD Provinsi Lampung

Nasional • 2 months ago

Kenyataan buruknya infrastruktur di Provinsi Lampung berbading terbalik dengan prestasi realisasi belanja APBD Provinsi Lampung, yang meraih peringkat ketiga nasional. Realisasi belanja APBD pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 mencapai 95,01%, jauh di atas rata-rata realisasi belanja APBD 34 provinsi lainnya.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kamwil Provinsi Lampung mencatat, realisasi belanja APBD pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp6,75 Triliun. Alokasi dana desa yang dikucurkan cukup besar yakni mencapai Rp2,3 Triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp10,18 Triliun dan pendapatan daerah sebesar Rp27,23 triliun.

Berdasarkan Pergub Lampung Nomor 7 Tahun 2022, dari total APBD tahun 2022 senilai Rp7,01 triliun, ternyata Pempriv Lampung hanya menganggarkan dana senilai Rp975,47 miliar atau sekitar 13% untuk pemeliharaan jalan. Sementara itu, anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp2,003 triliun atau sekitar 28?ri total APBD tahun anggaran 2022.

Gaya Hedon Pemprov Riau Beli Mobil Senilai Rp10,4 Miliar

Nasional • 2 months ago

Gaya Hedonisme, Pemprov Riau membagikan delapan mobil dinas senilai total Rp10,4 miliar dari APBD kepada sejumlah pejabat. Prosesi pembagian mobil dinas dilakukan oleh Gubernur Riau Syamsuar yang dilaksanakan di Gedung Daerah di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau.

Aksi bagi-bagi mobil mewah ini tengah menjadi sorotan bagi masyarakat terhadap kehidupan hedonis pejabat negara. Prosesi pembagian mobil dinas dilaksanakan di Gedung Daerah di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau.

Syamsuar menyerahkan kendaraan listrik kepada delapan orang pejabat, yakni Kepala Kejati Riau, Sekda Riau, Ketua DPRD Riau, Kapolda Riau, Komandan Lanut Rusmin Nurjadin, Kepala Badan Penghubung di Jakarta, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Pengadaan mobil dinas menggunakan dana APBD Riau tahun 2023 seharga Rp1,3 miliar per unit. Pemprov Riau pun menghabiskan anggaran total sebanyak Rp10,4 miliar untuk pembelian delapan kendaraan mewah itu.

Payung Raksasa Rp42 M di Masjid Agung Pekanbaru Patah Diterjang Angin

Nasional • 2 months ago

Payung raksasa Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Riau yang baru dibangun lima bulan patah diterpa angin. Sejak didirikan payung elektrik ini mendapat sorotan masyarakat dan DPRD Riau yang mempertanyakan kualitas konstruksi payung dengan nilai proyek yang mencapai Rp42 miliar itu.

Dua payung elektrik Masjid Agung An-Nur Pekanbaru rusak berat setelah hujan deras. Besi penyangga dan terpal berukuran 22x23 meter itu patah.

Fasilitas rumah ibadah yang dibangun dengan dana APBD Riau mencapai Rp42 miliar itu gagal difungsikan untuk jamaah di bulan Ramadan.

Payung raksasa yang mirip di Masjid Nabawi Arab Saudi itu baru dikerjakan lima bulan lalu. Seharusnya kontraktor PT Bersinar Jati Mandiri merampungkan payung ini pada Desember 2022 lalu, namun pengerjaan telat hingga Maret 2023 ini.

Diketahui, terdapat dua terpal payung yang terlepas dan turun ke bawah. Sebagian terpal masih terkait di besi-besi penyangga.

Anggota DPRD Riau Mardianto Manan menyayangkan kerusakan payung elektrik ini. Mardianto menilai, anggaran Rp42 miliar untuk pembangunan payung tidak sebanding dengan kualitasnya.

Jelang Pergantian Tahun, Rp226 T Dana APBD 2021 Mengendap di Bank

• 2 years ago

Nilai total dana ABPD yang masih mengendap di berbagai bank hingga menjelang akhir tahun ini mencapai Rp226 triliun. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah bahwa realisasi anggaran dalam bentuk pelaksanaan rencana-rencana pembangunan mampu menggerakkan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat dan menarik investasi.

Belanja APBD untuk Penanganan Covid-19 Masih Rendah

• 2 years ago

Pemerintah pusat akan memberikan sanksi penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak mempercepat realisasi APBD untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sanksi itu ditetapkan karena hingga kini banyak anggaran pemda yang mengendap di bank, sehingga realisasi belanja hingga akhir Juni 2021 baru mencapai 26-30 persen.

BPKP: 30-40 Persen APBD Tak Bermanfaat Bagi Masyarakat

• 2 years ago

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap 30-40 persen anggaran daerah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Banyaknya belanja birokrasi serta minimnya belanja modal, membuat efektivitas anggaran tidak maksimal.

APBD DKI Jakarta 2021 Disepakati Rp82,5 Triliun

• 3 years ago

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nota kesepahaman KUA dan PPAS untuk APBD DKI Jakarta 2021. Rancangan tersebut diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Kepala Desa Makmur Jadi Tersangka Kasus Penyelewengan Dana Desa

• 4 years ago

Kepala desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan MA ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyelewengan dana desa. Atas statusnya ini MA ditahan di kejaksaan negeri Kabupaten Banjar untuk mengikuti proses hukum berikutnya.

Jokowi Minta Pemda Gunakan APBN 2020 Secara Efektif

• 4 years ago

Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa tahun 2020. Presiden meminta Kementerian, lembaga, dan pemda untuk menggunakan APBN 2020 secara efektif untuk kepentingan rakyat.

Polemik Anggaran DKI, Roy Salam: Ada Tim Gubernur yang Tidak Bantu Mengawasi

• 4 years ago

KUA-PPAS sendiri sudah dimasukan sejak Juli 2019 artinya sudah 3 bulan yang lalu, ada waktu 3 bulan untuk menyisir anggaran tersebut. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan ada tim gubernur yang tidak bekerja membantu gubernur untuk mengawasi penyusunan RAPBD ini.

Polemik Anggaran Lem dan Pulpen Rp200 Miliar (2)

• 4 years ago

Dalam video dirilis Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov DKI, Gubernur Anies Baswedan terlihat meminta aparatnya untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang dalam mengisi anggaran, tetapi kenapa hal ini terus berlangsung?

Polemik Anggaran Lem dan Pulpen Rp200 Miliar (1)

• 4 years ago

Dalam video dirilis Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov DKI, Gubernur Anies Baswedan terlihat meminta aparatnya untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang dalam mengisi anggaran, tetapi kenapa hal ini terus berlangsung?

Rancangan APBD 'Fantastis' DKI Jakarta

• 4 years ago

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta menjadi sorotan, setelah muncul sejumlah pengeluaran yang fantastis. Di antaranya terdapat anggaran untuk lem, ballpoint, dan septic tank yang mencapai miliaran rupiah. Wajarkah besaran anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk sejumlah barang tersebut?

Proyek Bodong Lampu Pocong

Sederet Kejanggalan Proyek 'Lampu Pocong' di Kota Medan

Dana Perbaikan Jalan di Sumut Capai Rp2,7 Triliun

Realisasi APBD Provinsi Lampung, 38% untuk Belanja Pegawai

Buruknya Infrastruktur di Tengah Prestasi Realisasi APBD Provinsi Lampung

Gaya Hedon Pemprov Riau Beli Mobil Senilai Rp10,4 Miliar

Payung Raksasa Rp42 M di Masjid Agung Pekanbaru Patah Diterjang Angin

Jelang Pergantian Tahun, Rp226 T Dana APBD 2021 Mengendap di Bank

Belanja APBD untuk Penanganan Covid-19 Masih Rendah

BPKP: 30-40 Persen APBD Tak Bermanfaat Bagi Masyarakat

APBD DKI Jakarta 2021 Disepakati Rp82,5 Triliun

Kepala Desa Makmur Jadi Tersangka Kasus Penyelewengan Dana Desa

Jokowi Minta Pemda Gunakan APBN 2020 Secara Efektif

Polemik Anggaran DKI, Roy Salam: Ada Tim Gubernur yang Tidak Bantu Mengawasi

Polemik Anggaran Lem dan Pulpen Rp200 Miliar (2)

Polemik Anggaran Lem dan Pulpen Rp200 Miliar (1)

Rancangan APBD 'Fantastis' DKI Jakarta

Anggaran DKI Jakarta Dinilai Tertutup

Mendagri Menyisir Anggaran Pemda

Kontroversi Kunker Anggota DPRD Riau ke AS dan Eropa